Antisipasi Rabies???

Membaca arikel berita di sini, aku jadi bingung.

CMIIW, setahuku cara memastikan seorang (atau seekor) mamalia terkena rabies hanyalah dengan memeriksa jaringan syarafnya, dalam hal ini dengan mengambil sampel otak.

Lalu bagaimana caranya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang bisa memastikan kalau anjing dan kucing yang mereka periksa dinyatakn negatif rabies pada saat itu? Memangnya mereka membelah tengkorak para hewan itu lalu mengambil sampel otak (the definitive way) atau sekedar memeriksa ciri-ciri fisiologis yang terlihat dari luar saja? Dalam hal ini misalnya air liur yang terus-menerus menetes?

Lalu kalau tak ada tanda-tanda itu, memangnya negatif? Siapa yang tahu kalau sebenarnya saat itu virus sedang dalam "masa pertumbuhan"?

Lalu apakah binatang-binatang itu divaksinasi? Tak ada dijelaskan di artikel tersebut. Artinya mungkin saja memberikan sense of false security.

Dewan Bajak Laut

Lucu sekali, para anggota dewan yang terhormat kita yang berkantor di Senayan disamakan cara kerja-(baca: trik dan akal bulus)-nya dengan bajak laut! Di sebuah televisi swasta nasional pula.

Pembelaan yang bisa disampaikan seorang wakil ketua komisi hanyalah, "Itu hanya oknum. Jangan samakan semua anggota."

Pembelaan yang lemah.

Inilah Indonesia, negeri yang semakin lama semakin mengurangi alasan untuk tetap kita cintai dan kita bela. Para wakil rakyat yang mengaku mewakili rakyat, justru menjadi -- ingat: cuma oknum! -- kelompok orang yang berusaha dengan segala upaya memperkaya diri sendiri dan kelompoknya tanpa memperdulikan bahwa yang mereka lakukan itu tidak adil kepada rakyat Indonesia.

Bukankah dalam hal ini mereka justru melanggar dasar negara UUD 1945 dan Pancasila? Bukannya berarti mereka berkhianat terhadap negara? Bukankah seharusnya pengkhianatan seperti itu dihukum mati?

Sama dengan hukuman yang dilakukan zaman maritim dulu kepada kelompok orang yang berprofesi sebagai bajak laut: hukuman mati.

Bank Swiss Tak Lagi Serahasia Dulu

Dari Portfolio.com

Dirjen Pajaknya Amerika Serikat (IRS) telah berhasil membuat bank terbesar Swiss, UBS, membayar denda sebesar USD 780 juta dan menyerahkan daftar nama warga negara Amerika nasabah mereka yang menyimpan dana di intitusi tersebut untuk menghindari pajak.

Diperkirakan ada USD 20 milyar dana tersimpan di UBS sehingga potensi pajak yang hilang sekitar USD 300 juta.

Jadi mikir, bisa tidak ya Ditjen Pajak kita memiliki cukup taring untuk berbuat hal yang sama? Tak usah jauh-jauh ke Swiss. Dimulai dari tetangga Indonesia yang dekat saja: Singapura.

Bila memang disinyalir adanya dana yang disimpan di sana untuk menghindari pajak, bisa tidak Ditjen Pajak mengusahakan hal yang mirip dengan kesuksesan IRS ke bank di Swiss?

Entah kenapa tapi sepertinya kita tahu jawabannya.

Kapan Kita Memberikan Jasa Gratis?

Kusadur dari artikel When To Work for Nothing oleh Michele Goodman.

Kita memberikan jasa gratis bila:

Kita tak punya klien atau portfolio. Ambil proyek jangka pendek yang dapat selesai dalam beberapa hari. Bila lebih lama daripada itu, kemungkinan waktu kita akan tersita untuk menyelesaikan pekerjaan gratis padahal kita juga memiliki pekerjaan yang ada bayarannya.

Klien idaman kita cekak. Misalnya majalah indie yang hanya bisa membantu kita dengan eksposure atas karya-karya kita tetapi bisa membuka jalan ke pekerjaan yang ada bayarannya. Pastikan saja kalau kita (tetap) tidak membuang terlalu banyak waktu mengerjakan project yang hanya memberikan manfaat dalam bentuk eksposure.

Kita menyumbangkan waktu untuk tujuan mulia. Misalnya untuk kerja sosial. Walaupun begitu, usahakan bahwa kita tetap memiliki kontrak -- meskipun informal -- yang menyatakan dengan jelas apa yang bisa dan tak akan bisa kita lakukan, dan kapan.

* * *

Namun, bila kita ditawarkan pekerjaan dalam bentuk pembayaran sebagai berikut, sebaiknya kita tak ambil pekerjaan tersebut:

Kredit untuk hasil pekerjaanmu (dan tak ada dalam bentuk lainnya). Kredit yang ditawarkan dalam hal ini tentu saja hanyalah berupa pencantuman nama saja. Sebagai catatan: kecuali bila dibayar untuk suatu pekerjaan, tentu saja kita berhak atas kredit/pencantuman nama pada hasil pekerjaan tersebut.

Situs bidding pekerjaan. Tentu saja seperti proses bidding lainnya, akan condong ke pihak yang menawar paling rendah. Lebih baik investasikan waktu dan usaha pengembangan bisnis pada cara lama: mengenal para pemilik usaha dan profesional lainnya.

Dibayar sesuai spesifikasi. Adalah buruk bagi para freelancer untuk bekerja pada klien yang ingin kita membuat karya lebih dahulu sesuai spesifikasi yang mereka inginkan sebelum mereka memutuskan cukup puas untuk membayar. Hasil yang lebih sering didapat dari ini adalah bayaran yang jauh lebih rendah dari yang sepantasnya didapatkan.

"When you agree to work free, you reinforce people’s misguided ideas that the self-employed are independently wealthy hobbyist. Don’t degrade your profession by letting a cheap client take advantage of you."

Awali Dari Bawah

Siapa sih yang sekarang ini tidak bisa lepas dari alas kaki yang disebut sepatu? Siapa pula yang bisa menyangkal bahwa sepatu tidak berguna? Ya memang kalau sehari-harinya memakai sandal, setidaknya orang-orang di kota dan di desa wajar menggunakan sepatu. Setidaknya orang kebanyakan memiliki minimal satu pasang sepatu. Aku sendiri memiliki setidaknya dua pasang boots; dua pasang keds; dua pasang sneakers; total: enam pasang.

Padahal aku cuma memiliki sepasang kaki -- yang artinya dalam satu waktu yang sama aku cuma bisa memakai sepasang sepatu. Konsumtif? Tidak juga. Setidaknya aku tidak menilai diriku konsumtif dalam hal persepatuan.

Namun bukan itu yang ingin kubahas kali ini.

Harus kita akui kalau sekarang ini sepatu telah berkembang menjadi industri yang penting bagi kita. Ada banyak produsen merk luar negeri membuat produk sepatunya di Indonesia. Saking pentingnya sepatu, sesuatu yang sehari-hari berada di bawah dan kadang kita lupakan (kecuali kalau kita menginjak "ranjau darat") , bahkan seorang menteri pun ikut mengurus sepatu. Yap, maksudku adalah Menteri Perindustrian yang sekarang ini. 

Trend yang hendak diterapkan pemerintah kita kali ini sepertinya adalah anjuran (atau keharusan?) untuk menggunakan produksi dalam negeri dengan memulai dari bawah. Benar-benar dimulai dari bawah. Dimulai dari memakai sepatu buatan dalam negeri.

Sejak dari beberapa waktu yang lalu kali ini pemerintah berusaha menggerakkan perekonomian kita dengan cara yang terkadang membuatku bertanya-tanya: Adakah strategi pemerintah ataukah hanya sekedar taktik yang berubah-ubah dengan pertimbangan kepentingan jangka pendek?

Entahlah.

Tapi imbauan/peraturan ini menarik: Memulai mencintai produksi dalam negeri dengan diawali dari bawah. Dari kaki. Dimulai dari sepatu.

Menggunakan sepatu buatan dalam negeri digambarkan seakan-akan sebagai nasionalisme dan patriotisme yang membuatku ingin tertawa. Setidaknya aku sebagai seorang warga negara Republik Indonesia, bukannya tidak ingin menggunakan sepatu produksi dalam negeri. Hanya saja sebagai seorang konsumen, tentunya aku ingin membelanjakan uangku pribadi untuk membeli produk dengan kualitas yang memadai yang terjangkau!

Aku mendukung ajakan yang ini: Menggunakan produksi dalam negeri.

Aku cuma ingin memberi catatan kecil: Pastikan produknya berkualitas dengan harga yang terjangkau!

Buat Apa Kau Pakai?

Tadi malam aku sempat chat dengan seorang teman yang memakai Mac dan kemudian mengunduh iLife. Karena aku tak tahu jadi aku tanya, seperti gaya biasaku yang menanyakan dengan tujuan untuk menyanggah -- some people have a name for this habit: SMART ASS.

Dia bilang sedang mengunduh iLife, sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan operating system-nya, yang membuat BANYAK ORANG beralik ke Mac. Lalu mulailah dia mempromosikan buah itu.

Kutipan penjelasannya: "iLife itu suite program yang memenuhi kebutuhan (fun) hidup dalam berkomputasi dan berkreasi, suite yang saling terintegrasi antara iPhoto (photo creative apps), iMovie (movie creative apps), iDVD (dvd creative apps), GarageBand (music creative apps), iTunes (music movie photo management apss)! Cukup satu suite untuk semua kebutuhan!"

Ya ya ya...

Lalu aku tanya: BUAT APA KAU PAKAI? Katamu, iPhoto tak sesempurna Photoshop. Kau tak butuh bikin movie dari slideshow foto-fotomu. Kau tak bikin DVD. Kau tak bermain musik. Kau hanya butuh iTunes. Lalu kenapa harus iLife?

Untuk editan sederhana ada Picasa. Untuk management photo dan movie di media penyimpanan (dan di network) ada Picasa. Untuk buat movie dari kumpulan foto, ada Picasa. Dan Picasa GRATIS alias FREE. Sementara kau download dan pakai iLife harus BAYAR!

Katanya: "Enggak kok. Kalau beli Mac baru, iLife ini sudah terintegrasi ke OS dan included."

[D'oh, artinya kau harus beli Mac baru kalau mau iLife yang tak kena usage time limitation! Itu taktik dagang, man!]

Katanya: "Windows mana ada suite begitu."

[MANA ADA suite berkemampuan begitu dan multifitur yang GRATIS dari awal. There's always a catch! It's called computer businesss!]

Kemudian dia bilang saking bagusnya iPhoto yang terintegrasi dengan iLife, dia bisa tag beberapa foto saja lalu sisanya dikerjakan otomatis dengan face recognition software lalu dengan beberapa klik langsung diunggah ke Facebook (terintegrasi!) otomatis. Selesai dalam dua jam! TIGA RATUS buah foto!

[Crap. Picasa juga punya kemampuan face recognition. DAN PICASA GRATIS. Oke memang sistem pengenalan wajahnya belum sempurna dan aku tak tahu apakah bisa langsung unggah ke Facebook. Aku sih pakai picasaweb.com dari google. And it's FREE, right from the start. TAPI ADA BERAPA ORANG DI MUKA BUMI YANG MAU UNGGAH RATUSAN FOTO SEKALIGUS KE PROFILE FACEBOOKNYA? Hanya satu orang temanku itu yang aku tahu.]

Sekali lagi, aku sanggah: Tetap aku belum menemukan justifikasi memadai untuk non-Mac user beralih ke Mac hanya karena iLife.

Lalu mulai ke masalah software resmi dan legal. Di OS Windows mungkin suite dengan kemampuan serupa bisa setidaknya USD 500.00

Lalu balik ke iDVD terintegrasi untuk jual produk ke iTunes. Dari iPhoto bikin slideshow di iMovie lalu ubah pakai iDVD dan unggah ke iTunes untuk dibeli orang lain.

Hmm... Okay. Aku mulai cape menyanggah argumennya. Soalnya aku memulai bertanya hanya untuk menyanggah saja. Tapi dia mulai serius dan sebagai fanatik Mac, seperti juga fanatik lainnya, sangat gampang menyeberangi batas bercanda menjadi menyakiti perasaan.

Jadi aku menyerah dan menyetujui argumennya sajalah.

At least, for the time being.

A Country I Won't Visit In My Lifetime

ZIMBABWE: So How Does One Budget in a Collapsed Currency?
By Ephraim Nsingo

HARARE, Jan 23 (IPS) - In November 2007, Zimbabwe's then Minister of Finance, Samuel Mumbengegwi struggled through the reading of the 2008 budget, his tongue tripping over figures in the trillions and quadrillions of Zimbabwean. So embarrassed was Mumbengegwi that he even shied away from announcing the total budget figure of 7.84 quadrillion Zimbabwe dollars, then a record amount.

Now for the first time since independence, Zimbabwe has started a new year without a national budget. 

"It is a mission impossible to make a budget under the current conditions," said University of Zimbabwe business lecturer and economic commentator Tony Hawkins. "The budget will be meaningless because there is a meaningless currency. In a situation where you do not have an effective government, like we do now, a budget will not make any difference." 

Despite the insistence by Reserve Bank of Zimbabwe (RBZ) governor Gideon Gono that the economy has not been dollarised, most Zimbabweans are now using either U.S. dollars or South African rand for their transactions.

"This is a sign of a collapsed economy," says Hawkins. "How much will the budget amount to in local currency? During the presentation of the last budget, the minister could not remember the numbers, imagine what will happen now." 

With a 100 trillion Zimbabwe dollar note now in circulation, Zimbabweans now have quintillions and sextillions in their accounts. Gono has over the past few months been introducing new notes almost every fortnight. This year's budget, if presented in local currency, would range in the millions of quintillions or sextillions. 

Rodgers Matsikidze, a commercial lawyer based in Harare, told IPS that the government is now caught up between a rock and a hard place. 

"The problem is that the budget would be exhausted the very day it would be tabled because of hyperinflation," said Matsikidze. "At the same time, there are no legal instruments to legalise the current government expenditures. Government is required by law to seek parliamentary approval for whatever expenditures, but this has not been the case." 

Acting Minister of Finance, Patrick Chinamasa said he was "going to move a motion on the Finance Bill and the Appropriation Bill in Parliament very soon". He would not give further details on the exact date of the presentation or the currency to be used. 

But a top official in his Ministry, requesting anonymity, said it was "unlikely the budget would be presented any time soon" because of the "chaos associated with the current hyperinflationary environment". 

"The only logical way would be for the government to budget in US dollars on South African Rand," said the official. 

"The problem is, if they budget in foreign currency, that would effectively mean the economy has been dollarised and have a lot of implications. The best way out of this would be to continue in the current quasi-fiscal approach, led by the RBZ, until the constitution of the inclusive government. It is sad the ordinary person ill continue to suffer most." 

The official confirmed a 2009 budget was drafted last year, "but the figures became meaningless even before the announcement". 

"We have spent the past few months changing figures, and it now seems the only way out is charging/BUDGETING in one of the stable currencies currently being used in the country. Hopes were every high that the inclusive government would be constituted by now, and put in place proper modalities to present a budget, but it looks like we will have to wait longer." 

Fambai Ngirande, the Advocacy and Public Policy manager for the National Association of Non Governmental Organisations (NANGO) told IPS said the delay in publishing a budget had left Zimbabwe "sitting on a precarious time bomb", that could only be resolved through "strong governmental efforts to revitalise social service delivery and activate social safety nets fail to materialise expeditiously". 

....

Once the mainstay of the economy, agriculture has been taken a nosedive over the last decade. Government blames declining productivity on natural causes like drought and targeted sanctions against senior government figures. Independent analysts believe the collapse is a result of the government's fast track land reform programme that displaced most productive commercial farmers. 

The export of tobacco, minerals and industrial products used to be pillars of the Zimbabwean economy. In the mid 1990s, Zimbabwe used to export hundreds of millions kilos of tobacco, contributing up to 25 percent of the country's foreign currency earnings. 

This came to an end when government embarked on an often violent land reform programme at the beginning of the new millennium, displacing the majority of the close to 2,000 commercial farmers specialising in tobacco production. Last year, between 50 and 70 million kilos were harvested. The last significant tobacco harvest was in 2000 when 236 million kilos of tobacco was harvested. 

Capacity utilisation in the manufacturing sector is now estimated to be below 10 percent due to low capitalisation and disproportionate exchange rates. Earnings from manufacturing exports fell by 75 percent between 2007 and 2008. 

The mining sector has also been brought to its knees by the continued crisis. Several gold mines have closed and platinum and chrome mines suspended operations in the last quarter of the year on the back of depressed world market prices. This downward trend led to the suspension of Fidelity Refiners and Printers – the only official buyer and exporter of minerals in Zimbabwe - from the London Bullion Market Association due to below-par gold deliveries. 

"Unless the means of production are addressed, there would be no budget to talk about. The budget can only be sustainable if there are put in place sustainable means of production. This can only be possible once the issue of governance has been addressed," stressed Robertson. 

The Parliament of Zimbabwe resumed sitting on Jan. 20. The new session started off with debate in the House of Assembly on the current crisis in the country, particularly the collapse of social services such as education and health. Legislators explored possibilities for tackling the current cholera outbreak, which aid agencies - working with the government - say has killed more than 2,000 people. 

....

[From the.wayfarer: WELL, I'd say that I won't visit it, not until things get better. They can do it, first by replacing the government.]