Berita Pilkada Banten

Hari ini semua koran lokal Banten mengangkat tema soal pilkada gubernur dan wakil gubernur.

Karena tertarik dengan berita terbaru soal politik lokal, tentu saja aku memberi beberapa koran lokal yang cukup punya nama di sini -- berdasarkan pengamatan amatiran bahwa banyak lapak dan kios koran yang menjual merk lokal tersebut -- untuk kubawa pulang dan kubaca. Kabar berita soal pilitik dan kekuasaan (plus hal-hal terkait ancaman terhadap demokrasi) sangat mudah dijual sebagai laporan utama koran, yang berarti oplah koran tersebut akan meningkat pula. Pada masa sekarang, peningkatan sirkulasi koran sangat dibutuhkan para pelaku bisnis berita, bukan?

Yang menjadi hal menarik bagiku adalah betapa berbedanya isi (dan mutu?) dari sebuah koran lokal bila dibandingkan dengan koran nasional, sebut saja KOMPAS.

Artikel opini dan op-ed yang ada di koran lokal membuatku merasa tertantang untuk mencoba menuliskan sendiri sesuatu untuk dimuat. Tak perlu kujelaskan kenapa, kita semua seharusnya cukup tahu saja.

Ditambah beberapa kalimat dalam sebuah artikel koran lokal pada hari ini membuatku penasaran apakah editor koran lokal ini bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Misalnya dengan menyebutkan bahwa pilkada berjalan pada tanggal 22 Oktober 2011 tetapi menceritakan bahwa ada keluarga inti yang pergi bersama-sama mencoblos di TPS.

Yang benar saja!

Bagaimana mungkin pilkada baru tanggal 22 Oktober 2011, lalu koran lokal pagi tersebut juga baru beredar ke konsumen pada tanggal 22 Oktober 2011, bisa ada artikel yang mengisahkan persiapan sebuah keluarga untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Tidakkah merasa aneh dengan deskripsi yang disebutkan, KARENA tidak mungkin terjadi. Masa sebuah koran bisa mengisahkan sebuah peristiwa sepenting pilkada pada hari pilkada itu berlangsung? Timeframe-nya tidaklah sesuai dan ini terasa menggangu. Kecuali wartawan yang menuliskan artikel tersebut bekerja dengan mesin waktu. Sesuatu yang tidak mungkin.

Apakah ada penjelasan lain soal ini?

Pemimpin Dan Korupsi

Korupsi sistemis di Indonesia ada di pemerintahan, lembaga legislatif, peradilan, dan partai politik. Korupsi ini terasa sangat sulit diberantas karena kita tak memiliki figur kuat sebagai pemimpin dalam perang melawan korupsi. Para pemimpin kita saat ini sekedar berwacana dalam pemberantasan korupsi dengan tindak nyata yang juga sekedarnya (untuk mengatakan tidak ada).

Kebutuhan kita akan pemimpin kuat yang berani melawan korupsi ini mutlak. Demokrasi yang kita miliki saat ini terancam kalau persoalanan korupsi ini tidak juga dihadapi dengan perlawanan yang lebih kuat lagi. Bahkan saat ini mulai ada kelompok-kelompok ekstrem yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan mereka dengan mengklaim bahwa demokrasi tidak cocok untuk Indonesia karena menyuburkan korupsi dan menyengsarakan rakyat.

Ketidakhadiran tokoh kuat yang berani memimpin kita dalam perang melawan korupsi akan menyebabkan keadaan semakin buruk yang berakibat makin kerasnya tuntutan kelompok ekstrem dan makin banyak bukti atas klaim mereka. Menguatnya suara kelompok ini menambah posisi tawar mereka kepada penguasa yang melakukan korupsi yang kemudian berusaha melakukan deal-deal tertentu untuk mempertahankan posisi mereka yang pada akhirnya berujung pada lebih banyak korupsi. Jadilah kita berputar-putar dalam lingkaran setan. Ujungnya? Negara ini bisa bubar.

Lemahnya komitmen pemerintah, legislatif, peradilan, dan partai politik dalam perang melawan korupsi adalah kesalahan besar yang sangat mahal harganya. Apakah akan ada perubahan?

Bisakah Kita Optimis?

Hari ini, 20 Oktober 2009, presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono akan diambil sumpahnya dan dilantik untuk masa jabatan kedua, masa jabatan terakhirnya sebagai presiden RI.

Selain kenyataan bahwa acara ini akan menyebabkan pengalihan arus lalu lintas di Jakarta dengan potensi kemacetan parah yang tinggi, memang sebaiknya menghindari ruas jalan tertentu agar urusan kita yang tak ada kaitannya dengan upacara pelantikan ini ikut terkena imbasnya dan terganggu.

Tetapi bukan itu maksudku kali ini, karena aku ingin sebenarnya ingin mengajukan sebuah pertanyaan: Masih bisakah kita optimis mendapatkan Indonesia yang lebih baik, lebih berkeadilan sosial, dan lebih demokratis?

Sejujurnya, segala macam berita yang (rasanya terlalu banyak) kukonsumsi akhir-akhir ini membuatku semakin pesimis tentang masa depan Indonesia yang lebih baik. Saking pesimisnya, bahkan paragraf ini aku edit beberapa kali dan keseluruhan posting kali ini aku ubah agar tidak mengandung hal-hal yang berpotensi menyeretku ke pengadilan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Atau perbuatan tidak menyenangkan. Atau hal lainnya yang mungkin tak jelas apa tapi tetap dijadikan alasan untuk menuntut di pengadilan atau minimal pelaporan ke pihak yang berwajib.

Sebegitu mengkuatirkannya kondisi sekarang ini? Sebegitu muramnya masa depan bangsaku ini?

Entahlah. Mungkin aku hanya memandang gelas di depanku ini separuh kosong.