Kita Ribut Karena...

Sekarang banyak orang sibuk membicarakan seorang anggota DPR yang menonton video dewasa saat sidang paripurna. Orang itu tak sadar bahwa kegiatannya dapat diamati oleh wartawan di balkon dengan peralatan yang tepat!

Benar sekali kalau banyak orang yang tak suka karena ternyata anggota dewan yang terhormat tersebut berasal dari partai pendukung Undang-Undang Anti Pornografi yang sebenarnya banyak ditentang masyarakat (tentunya banyak juga yang mendukung). Kelakuannya seperti manifestasi keadaan sekarang ini, begitu banyak orang munafik yang menyalahkan dan meneriakkan dosa orang-orang tetapi ternyata melakukan hal yang sama atau setidaknya sepadan!

Menjadi masalah karena kentara sekali ada standar ganda dalam penegakan hukum dan perlakuan antara rakyat biasa, pesohor, maupun anggota dewan, eksekutif, dan penegak hukum! Memuakkan tetapi ini fakta yang terjadi. Ada begitu banyaknya orang yang merasa memiliki aib dan berusaha menutup-nutupinya dengan mengumbar aib atau kesalahan orang lain. Tindakan self-preservation yang tidak mempedulikan etika, keadilan, kesetaraan, maupun hak orang lain.

Rasanya heboh anggota dewan bokep ini tidak akan berlanjut sampai ke pengadilan meskipun jelas-jelas beliau melanggar Undang-Undang Anti Pornografi karena tentu saja yang berlaku adalah:

Peraturan berlaku untuk semua orang kecuali bagi pembuat peraturan tersebut.

Memuakkan? Memang!

Dewan Bajak Laut

Lucu sekali, para anggota dewan yang terhormat kita yang berkantor di Senayan disamakan cara kerja-(baca: trik dan akal bulus)-nya dengan bajak laut! Di sebuah televisi swasta nasional pula.

Pembelaan yang bisa disampaikan seorang wakil ketua komisi hanyalah, "Itu hanya oknum. Jangan samakan semua anggota."

Pembelaan yang lemah.

Inilah Indonesia, negeri yang semakin lama semakin mengurangi alasan untuk tetap kita cintai dan kita bela. Para wakil rakyat yang mengaku mewakili rakyat, justru menjadi -- ingat: cuma oknum! -- kelompok orang yang berusaha dengan segala upaya memperkaya diri sendiri dan kelompoknya tanpa memperdulikan bahwa yang mereka lakukan itu tidak adil kepada rakyat Indonesia.

Bukankah dalam hal ini mereka justru melanggar dasar negara UUD 1945 dan Pancasila? Bukannya berarti mereka berkhianat terhadap negara? Bukankah seharusnya pengkhianatan seperti itu dihukum mati?

Sama dengan hukuman yang dilakukan zaman maritim dulu kepada kelompok orang yang berprofesi sebagai bajak laut: hukuman mati.