Pesimis Atas Indonesia, Wajarkah?

Saat ini berita yang paling banyak menyedot perhatian dan paling banyak ditayangkan di media elektronik dan di radio dalam wawancara dan talk show adalah soal pembukaan rekaman sadapan telepon seorang pengusaha dengan beberapa orang yang dikatakan berusaha mengatur dalam sebuah konspirasi, usaha-usaha penjebakan dan pelemahan sebuah institusi penegakan hukum anti-korupsi.

Begitu banyak pendapat orang dalam peristiwa ini tak perlulah rasanya diulang lagi di dalam posting ini.

Hanya saja yang kurasa perlu diutarakan adalah, menilik sejarah penegakan hukum dan langkah korektif terhadap penyimpangan yang dilakukan banyak oknum terutama high-level profile di institusi penegakan hukum di Indonesia, tidak akan mengejutkanku bila ternyata orang-orang yang dicurigai melakukan penyimpangan itu tidak akan mendapat sanksi yang memenuhi rasa keadilan kita.

Maksudku, paling banter oknum-oknum itu akan dimutasi ke jabatan lain tanpa ada proses pemecatan dengan tidak hormat bahkan bila ternyata benar mereka melakukan penyimpangan seperti yang terkuak di media massa. Atau bila ada dibawa ke hadapan semacam dewan etik, paling banter mereka hanya diberikan hukuman administratif karena dianggap indisipliner atau alasan remeh lainnya.

Semangat membela anggota korps diantara para penegak hukum di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding niat penegakan keadilan. I'll cover your ass if you cover mine. Mereka merasa wajar saling melindungi biarpun jelas-jelas teman sejawat melakukan kesalahan bahkan tindak pidana.

Itulah Indonesia.

Jadi oknum-oknum itu paling akan dimutasikan ke tempat yang tak akan memancing terlalu banyak perhatian masyarakat sambil berharap bahwa kita semua pada akhirnya akan lupa pada kasus ini. Pemecatan apalagi diproses di pengadilan hanyalah mimpi kita di siang bolong. Tak signifikan dan dengan mudah dapat diabaikan.

Itulah Indonesia.

Bahkan ketidakbecusan para pemimpin institusi tersebut yang tak mampu melakukan pembersihan internal di dalam badan yang mereka pimpin tak akan menyebabkan pemimpin pemerintahan kita tergerak untuk memberikan sanksi atau teguran keras! Jadi jelas mengharapkan pemecatan kepada para pejabat tak kompeten itu adalah hal yang tak usah disebut-sebut karena sudah ketahuan tidak akan terjadi.

Itulah Indonesia.

Lalu aku jadi bertanya-tanya, mau jadi apa Indonesia? Akan selamanyakah kita hanya akan disuguhi drama (seakan-akan ada) proses penegakan hukum (yang adil) di masyarakat? Akankah kita bisa berharap pada pemberantasan korupsi di Indonesia? Wajarkah bila kita mengharapkan masa depan Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan sosial?

Indonesia, masih adakah asa untuk kami?