Then We Have...

when you cheat, you usually start small.
"this won't hurt no one," your thought assured your conscience.
or maybe, "i am forced to do this. i don't have any other option."
or the common one, "this is one time only."

well, guess what? it isn't.

there'd be the second time, maybe with a slightly different reason, or maybe because of something else. then there'd be the third time.

next time you know, you don't even think twice before you cheat.

and when we put this one person with the tendency of cheating, in the same place with another person that does not cheat, and when we don't punish the cheater when she cheats, let her took advantage, when we gave the same praise for her achievement as the non-cheater, you sure know what will happen.

the non-cheater will start to cheat too. not much, at first. maybe just a little, as a way to level things up. that'd be her reason. yet when we not noticing or even acknowledge the cheats, the inevitable thing would happen.

the cheating escalates.

suddenly, we have two cheaters, maybe even working together for mutual benefit. after all, if everybody's doing it, then the competition will level again and sure, nobody gets hurt, right?

wrong.

everything and everyone will suffer, condition deteriorates, systems broken.

then, we have Indonesia, present day.

Tidak Etis

Kapan bisa kita definisikan suatu tindakan itu tergolong tidak etis bila norma yang dianut oleh kelompok atau golongan si pelaku mengesahkan perbuatannya? Bila kita hendak menempatkan sesuatu sebagai tidak etis, bukankah kita membutuhkan semacam kesepakatan bersama, apakah yang bisa dikategorikan sebagai tidak etis tersebut?

Kalau kita bicara tidak legal mungkin lebih jelas apalagi bila aturan yang dibuat dan masih berlaku, jelas-jelas sudah dilanggar oleh si pelaku. Kalau tidak etis? Runyam. Apa yang etis bagi sekelompok orang, bisa jadi tidak etis bagi kelompok orang lain. Ketidaksamaan pandangan dalam hal ini hanya akan menjadi masalah bila perbedaan digosok oleh oknum provokator dan dijadikan alat untuk memecah-belah persatuan.

Sungguh sulit menjadi Indonesia pada akhir-akhir ini, apalagi kalau mencermati usaha dan upaya yang perlu kita lakukan untuk dapat bertahan hidup. Bahkan dalam kutub ekstrim, kita bisa berhadapan dengan pilihan bertahan hidup dan tidak etis atau bahkan ilegal, atau menolak berlaku tidak pantas sehingga dikucilkan dan dibiarkan hidup dalam kemelaratan?

Mungkin Penulis terlalu pesimis atau memandang segala hal dari sisi negatifnya saja. Tetapi bukankah hal seperti ini lebih baik daripada diam dan tidak bersikap sama sekali? Nah untuk hal yang satu ini secara etis rasanya masih dapat diperdebatkan.

Pemimpin Dan Korupsi

Korupsi sistemis di Indonesia ada di pemerintahan, lembaga legislatif, peradilan, dan partai politik. Korupsi ini terasa sangat sulit diberantas karena kita tak memiliki figur kuat sebagai pemimpin dalam perang melawan korupsi. Para pemimpin kita saat ini sekedar berwacana dalam pemberantasan korupsi dengan tindak nyata yang juga sekedarnya (untuk mengatakan tidak ada).

Kebutuhan kita akan pemimpin kuat yang berani melawan korupsi ini mutlak. Demokrasi yang kita miliki saat ini terancam kalau persoalanan korupsi ini tidak juga dihadapi dengan perlawanan yang lebih kuat lagi. Bahkan saat ini mulai ada kelompok-kelompok ekstrem yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan mereka dengan mengklaim bahwa demokrasi tidak cocok untuk Indonesia karena menyuburkan korupsi dan menyengsarakan rakyat.

Ketidakhadiran tokoh kuat yang berani memimpin kita dalam perang melawan korupsi akan menyebabkan keadaan semakin buruk yang berakibat makin kerasnya tuntutan kelompok ekstrem dan makin banyak bukti atas klaim mereka. Menguatnya suara kelompok ini menambah posisi tawar mereka kepada penguasa yang melakukan korupsi yang kemudian berusaha melakukan deal-deal tertentu untuk mempertahankan posisi mereka yang pada akhirnya berujung pada lebih banyak korupsi. Jadilah kita berputar-putar dalam lingkaran setan. Ujungnya? Negara ini bisa bubar.

Lemahnya komitmen pemerintah, legislatif, peradilan, dan partai politik dalam perang melawan korupsi adalah kesalahan besar yang sangat mahal harganya. Apakah akan ada perubahan?

Waspada Politik Dinasti

Sungguh tak menyenangkan buatku pribadi membaca berita seperti ini.

Negara kita berbentuk republik yang demokratis. Memang sebenarnya hak setiap warga negara mengajukan dirinya menjadi pemimpin. Kita punya hak untuk memilih siapa (atau tidak memilih siapapun) untuk menjadi wakil kita atau menjadi pemimpin kita.

Tetap saja seharusnya kita belajar dan diberi pendidikan politik dan berdemokrasi yang dewasa. Atau kita mencari tahu sendiri dengan sumber yang dapat diakses. Seharusnya kita waspada dengan keadaan sekarang ini di politik kita. Lebih waspada lagi dengan ke arah mana negara ini menuju. Sebuah republik yang dikuasai kelompok-kelompok keluarga yang berusaha mempertahankan tampuk kekuasaan ada di tangan mereka selama mungkin.

Dinasti? Seperti kerajaan saja. Oligarki? Mirip.

Menakutkan karena dengan bersama-sama menguasai pemerintahan suatu daerah akan menyebabkan mekanisme kontrol yang tadinya sudah sulit untuk berjalan akan semakin tak berfungsi lagi. Hal seperti inilah yang harus diwaspadai. Apalagi sebagai suatu negara yang masih belajar berdemokrasi. Sialnya, penegakan hukum di sini masih lemah dan ada saja oknum-oknum yang berorientasi hanya untuk mengeruk keuntungan bagi diri sendiri dan bukannya menegakkan hukum seperti yang diamanatkan.

Terdengar seperti penuh prasangka memang. Tapi tak bisa dipungkiri bahwa dengan keadaan seperti sekarang ini, yang harus dilakukan adalah perbaikan keseimbangan kekuasaan yang tersebar tetapi bertujuan demi sebesar-besarnya kemakmuran SELURUH rakyat -- bukan cuma kemakmuran segelintir elit penguasa daerah dan kroninya.

Lihatlah keadaan Banten sekarang. Tanyakan kepada diri sendiri atau pada penduduk setempat:

Apakah ada perbaikan nyata yang terasa? Apakah pemimpin-pemimpin yang sekarang ini selama masa menjabatnya telah melakukan terobosan birokrasi yang berarti? Apakah ada peningkatan taraf hidup masyarakat yang dipimpinnya? Apakah kehidupan masyarakat lebih baik?

Rekan kerjaku baru kembali dari area Banten Selatan dan dia menyampaikan bahwa keadaan jalan malah semakin buruk dan kota kecamatan yang dikunjunginya pada tahun 2007 cenderung masih statis tanpa perkembangan dan pembangunan yang berarti. Lalu kalau begitu selama sekitar tiga tahun terakhir ini apa saja yang sudah dilakukan Gubernur Banten?

Kalau menurut penilaian pribadi kita ternyata tidak cukup banyak, apakah nanti kita akan tetap memilih orang yang sama untuk menduduki posisi yang itu lagi? Atau apa kita akan cukup berani -- atau malah tidak peduli sama sekali -- berjudi dengan taruhan sekian tahun ke depan hidup kita, mendudukkan orang yang sama sebagai pemimpin?

Kapan kita bisa bijaksana dalam menentukan pilihan untuk diri sendiri? Kenapa tidak ambil saja bantuan yang diberikan dan dana yang dibagi-bagikan (bila ada) namun tetap memilih dengan hati yang jernih dan pikiran yang bijak?

Kita Ribut Karena...

Sekarang banyak orang sibuk membicarakan seorang anggota DPR yang menonton video dewasa saat sidang paripurna. Orang itu tak sadar bahwa kegiatannya dapat diamati oleh wartawan di balkon dengan peralatan yang tepat!

Benar sekali kalau banyak orang yang tak suka karena ternyata anggota dewan yang terhormat tersebut berasal dari partai pendukung Undang-Undang Anti Pornografi yang sebenarnya banyak ditentang masyarakat (tentunya banyak juga yang mendukung). Kelakuannya seperti manifestasi keadaan sekarang ini, begitu banyak orang munafik yang menyalahkan dan meneriakkan dosa orang-orang tetapi ternyata melakukan hal yang sama atau setidaknya sepadan!

Menjadi masalah karena kentara sekali ada standar ganda dalam penegakan hukum dan perlakuan antara rakyat biasa, pesohor, maupun anggota dewan, eksekutif, dan penegak hukum! Memuakkan tetapi ini fakta yang terjadi. Ada begitu banyaknya orang yang merasa memiliki aib dan berusaha menutup-nutupinya dengan mengumbar aib atau kesalahan orang lain. Tindakan self-preservation yang tidak mempedulikan etika, keadilan, kesetaraan, maupun hak orang lain.

Rasanya heboh anggota dewan bokep ini tidak akan berlanjut sampai ke pengadilan meskipun jelas-jelas beliau melanggar Undang-Undang Anti Pornografi karena tentu saja yang berlaku adalah:

Peraturan berlaku untuk semua orang kecuali bagi pembuat peraturan tersebut.

Memuakkan? Memang!

Indonesia Jangan Menjadi Seperti Afganistan

Aku sangat mengharapkan negara kita ini, Indonesia, tak akan menjadi seperti Afganistan.

Baru kemarin melihat berita bahwa di Palu telah ditangkap sekian puluh imigran gelap asal Afganistan. Mereka ini menjadikan Indonesia sebagai tempat transit dalam perjalanan mereka menuju Australia.

Bayangkan seperti apa kondisi negara Indonesia jika ada sekian ratus orang dalam setahun melarikan diri dari sini? Tentu saja keadaan di sini sudah tak memadai lagi untuk mempertahankan penghidupan, bukan? Tapi rasanya sampai sekarang masih tertahankan hidup di tanah air sehingga tak ada kisah eksodus -- atau selama ini ditutup-tutupi?

Entahlah.

Perpindahan penduduk keluar negeri selama ini lebih banyak terkait soal masalah lapangan kerja. Bukan sampai karena merasa tak dapat hidup karena nyawanya terancam. Kecuali kalau misalnya kita membicarakan Papua yang sempat ada kabar pengungsi ke Australia. Itu aku kurang paham.

Janganlah sampai Indonesia seperti Afganistan yang penduduknya menjadi imigran ilegal yang menimbulkan masalah. Entah itu kalau sudah terjadi dengan negara Malaysia, aku kurang paham hal seperti ini.

Tetapi kemudian membaca berita tentang betapa luas dan sistemiknya korupsi di sana sampai bisa saja melumpuhkan negara? Wah, ini membuatku benar-benar cemas membayangkan kalau hal yang sama sampai terjadi di Indonesia. Pemerintahan yang korup, dan Taliban. Entah sampai kapan negara dan pemerintahannya dapat bertahan mengalami gangguan internal dan gempuran dari pihak bersenjata yang tak menyukai pemerintahan yang sedang berdiri dan menjadi penyelenggara negara. Yang jelas rakyatlah yang sengsara dan entah kepada siapa mendapatkan bantuan bila pemerintah yang berkuasa tak dapat diharapkan pertolongannya.

Jangan sampai Indonesia menjadi seperti Afganistan.

Mungkin Ada Cara Lain

Mungkin ada cara lain yang lebih tepat untuk menyelamatkan generasi muda bangsa Indonesia. Dengan menuntut pemerintah daerah membuat perda yang mengatur (baca: membatasi) warnet dan pusat permainan online terasa seperti hal yang kurang pas untuk dilakukan.

Memang dengan niat baik tetapi dengan cara yang paling gampang yang dapat dipikirkan untuk dilakukan, hal ini terdengar sebagai sebuah upaya mundur. Bukankah paling tepat itu adalah orangtua dan lingkunganlah yang mendidik/mengajari anak-anak? Menyalahkan pihak sekolah yang membiarkan pemakaian handphone di sekolah dan pemerintah daerah yang tak mengatur keberadaan warnet atau pusat online games seperti tak mengakui peran diri sendiri dalam membesarkan anak.

Bila ada anak yang tak mau mendengarkan kata-kata orangtuanya, bukannya ada peran orangtua dan lingkungannya sendiri yang menyebabkan hal semacam ini sampai terjadi tanpa ada perbaikan?