Tidak Etis

Kapan bisa kita definisikan suatu tindakan itu tergolong tidak etis bila norma yang dianut oleh kelompok atau golongan si pelaku mengesahkan perbuatannya? Bila kita hendak menempatkan sesuatu sebagai tidak etis, bukankah kita membutuhkan semacam kesepakatan bersama, apakah yang bisa dikategorikan sebagai tidak etis tersebut?

Kalau kita bicara tidak legal mungkin lebih jelas apalagi bila aturan yang dibuat dan masih berlaku, jelas-jelas sudah dilanggar oleh si pelaku. Kalau tidak etis? Runyam. Apa yang etis bagi sekelompok orang, bisa jadi tidak etis bagi kelompok orang lain. Ketidaksamaan pandangan dalam hal ini hanya akan menjadi masalah bila perbedaan digosok oleh oknum provokator dan dijadikan alat untuk memecah-belah persatuan.

Sungguh sulit menjadi Indonesia pada akhir-akhir ini, apalagi kalau mencermati usaha dan upaya yang perlu kita lakukan untuk dapat bertahan hidup. Bahkan dalam kutub ekstrim, kita bisa berhadapan dengan pilihan bertahan hidup dan tidak etis atau bahkan ilegal, atau menolak berlaku tidak pantas sehingga dikucilkan dan dibiarkan hidup dalam kemelaratan?

Mungkin Penulis terlalu pesimis atau memandang segala hal dari sisi negatifnya saja. Tetapi bukankah hal seperti ini lebih baik daripada diam dan tidak bersikap sama sekali? Nah untuk hal yang satu ini secara etis rasanya masih dapat diperdebatkan.

Pemimpin Dan Korupsi

Korupsi sistemis di Indonesia ada di pemerintahan, lembaga legislatif, peradilan, dan partai politik. Korupsi ini terasa sangat sulit diberantas karena kita tak memiliki figur kuat sebagai pemimpin dalam perang melawan korupsi. Para pemimpin kita saat ini sekedar berwacana dalam pemberantasan korupsi dengan tindak nyata yang juga sekedarnya (untuk mengatakan tidak ada).

Kebutuhan kita akan pemimpin kuat yang berani melawan korupsi ini mutlak. Demokrasi yang kita miliki saat ini terancam kalau persoalanan korupsi ini tidak juga dihadapi dengan perlawanan yang lebih kuat lagi. Bahkan saat ini mulai ada kelompok-kelompok ekstrem yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan mereka dengan mengklaim bahwa demokrasi tidak cocok untuk Indonesia karena menyuburkan korupsi dan menyengsarakan rakyat.

Ketidakhadiran tokoh kuat yang berani memimpin kita dalam perang melawan korupsi akan menyebabkan keadaan semakin buruk yang berakibat makin kerasnya tuntutan kelompok ekstrem dan makin banyak bukti atas klaim mereka. Menguatnya suara kelompok ini menambah posisi tawar mereka kepada penguasa yang melakukan korupsi yang kemudian berusaha melakukan deal-deal tertentu untuk mempertahankan posisi mereka yang pada akhirnya berujung pada lebih banyak korupsi. Jadilah kita berputar-putar dalam lingkaran setan. Ujungnya? Negara ini bisa bubar.

Lemahnya komitmen pemerintah, legislatif, peradilan, dan partai politik dalam perang melawan korupsi adalah kesalahan besar yang sangat mahal harganya. Apakah akan ada perubahan?

Waspada Politik Dinasti

Sungguh tak menyenangkan buatku pribadi membaca berita seperti ini.

Negara kita berbentuk republik yang demokratis. Memang sebenarnya hak setiap warga negara mengajukan dirinya menjadi pemimpin. Kita punya hak untuk memilih siapa (atau tidak memilih siapapun) untuk menjadi wakil kita atau menjadi pemimpin kita.

Tetap saja seharusnya kita belajar dan diberi pendidikan politik dan berdemokrasi yang dewasa. Atau kita mencari tahu sendiri dengan sumber yang dapat diakses. Seharusnya kita waspada dengan keadaan sekarang ini di politik kita. Lebih waspada lagi dengan ke arah mana negara ini menuju. Sebuah republik yang dikuasai kelompok-kelompok keluarga yang berusaha mempertahankan tampuk kekuasaan ada di tangan mereka selama mungkin.

Dinasti? Seperti kerajaan saja. Oligarki? Mirip.

Menakutkan karena dengan bersama-sama menguasai pemerintahan suatu daerah akan menyebabkan mekanisme kontrol yang tadinya sudah sulit untuk berjalan akan semakin tak berfungsi lagi. Hal seperti inilah yang harus diwaspadai. Apalagi sebagai suatu negara yang masih belajar berdemokrasi. Sialnya, penegakan hukum di sini masih lemah dan ada saja oknum-oknum yang berorientasi hanya untuk mengeruk keuntungan bagi diri sendiri dan bukannya menegakkan hukum seperti yang diamanatkan.

Terdengar seperti penuh prasangka memang. Tapi tak bisa dipungkiri bahwa dengan keadaan seperti sekarang ini, yang harus dilakukan adalah perbaikan keseimbangan kekuasaan yang tersebar tetapi bertujuan demi sebesar-besarnya kemakmuran SELURUH rakyat -- bukan cuma kemakmuran segelintir elit penguasa daerah dan kroninya.

Lihatlah keadaan Banten sekarang. Tanyakan kepada diri sendiri atau pada penduduk setempat:

Apakah ada perbaikan nyata yang terasa? Apakah pemimpin-pemimpin yang sekarang ini selama masa menjabatnya telah melakukan terobosan birokrasi yang berarti? Apakah ada peningkatan taraf hidup masyarakat yang dipimpinnya? Apakah kehidupan masyarakat lebih baik?

Rekan kerjaku baru kembali dari area Banten Selatan dan dia menyampaikan bahwa keadaan jalan malah semakin buruk dan kota kecamatan yang dikunjunginya pada tahun 2007 cenderung masih statis tanpa perkembangan dan pembangunan yang berarti. Lalu kalau begitu selama sekitar tiga tahun terakhir ini apa saja yang sudah dilakukan Gubernur Banten?

Kalau menurut penilaian pribadi kita ternyata tidak cukup banyak, apakah nanti kita akan tetap memilih orang yang sama untuk menduduki posisi yang itu lagi? Atau apa kita akan cukup berani -- atau malah tidak peduli sama sekali -- berjudi dengan taruhan sekian tahun ke depan hidup kita, mendudukkan orang yang sama sebagai pemimpin?

Kapan kita bisa bijaksana dalam menentukan pilihan untuk diri sendiri? Kenapa tidak ambil saja bantuan yang diberikan dan dana yang dibagi-bagikan (bila ada) namun tetap memilih dengan hati yang jernih dan pikiran yang bijak?