Aku sangat mengharapkan negara kita ini, Indonesia, tak akan menjadi seperti Afganistan.
Baru kemarin melihat berita bahwa di Palu telah ditangkap sekian puluh imigran gelap asal Afganistan. Mereka ini menjadikan Indonesia sebagai tempat transit dalam perjalanan mereka menuju Australia.
Bayangkan seperti apa kondisi negara Indonesia jika ada sekian ratus orang dalam setahun melarikan diri dari sini? Tentu saja keadaan di sini sudah tak memadai lagi untuk mempertahankan penghidupan, bukan? Tapi rasanya sampai sekarang masih tertahankan hidup di tanah air sehingga tak ada kisah eksodus -- atau selama ini ditutup-tutupi?
Entahlah.
Perpindahan penduduk keluar negeri selama ini lebih banyak terkait soal masalah lapangan kerja. Bukan sampai karena merasa tak dapat hidup karena nyawanya terancam. Kecuali kalau misalnya kita membicarakan Papua yang sempat ada kabar pengungsi ke Australia. Itu aku kurang paham.
Janganlah sampai Indonesia seperti Afganistan yang penduduknya menjadi imigran ilegal yang menimbulkan masalah. Entah itu kalau sudah terjadi dengan negara Malaysia, aku kurang paham hal seperti ini.
Tetapi kemudian membaca berita tentang betapa luas dan sistemiknya korupsi di sana sampai bisa saja melumpuhkan negara? Wah, ini membuatku benar-benar cemas membayangkan kalau hal yang sama sampai terjadi di Indonesia. Pemerintahan yang korup, dan Taliban. Entah sampai kapan negara dan pemerintahannya dapat bertahan mengalami gangguan internal dan gempuran dari pihak bersenjata yang tak menyukai pemerintahan yang sedang berdiri dan menjadi penyelenggara negara. Yang jelas rakyatlah yang sengsara dan entah kepada siapa mendapatkan bantuan bila pemerintah yang berkuasa tak dapat diharapkan pertolongannya.
Jangan sampai Indonesia menjadi seperti Afganistan.
Rabu, 15 September 2010
Kamis, 09 September 2010
Mungkin Ada Cara Lain
Mungkin ada cara lain yang lebih tepat untuk menyelamatkan generasi muda bangsa Indonesia. Dengan menuntut pemerintah daerah membuat perda yang mengatur (baca: membatasi) warnet dan pusat permainan online terasa seperti hal yang kurang pas untuk dilakukan.
Memang dengan niat baik tetapi dengan cara yang paling gampang yang dapat dipikirkan untuk dilakukan, hal ini terdengar sebagai sebuah upaya mundur. Bukankah paling tepat itu adalah orangtua dan lingkunganlah yang mendidik/mengajari anak-anak? Menyalahkan pihak sekolah yang membiarkan pemakaian handphone di sekolah dan pemerintah daerah yang tak mengatur keberadaan warnet atau pusat online games seperti tak mengakui peran diri sendiri dalam membesarkan anak.
Bila ada anak yang tak mau mendengarkan kata-kata orangtuanya, bukannya ada peran orangtua dan lingkungannya sendiri yang menyebabkan hal semacam ini sampai terjadi tanpa ada perbaikan?
Memang dengan niat baik tetapi dengan cara yang paling gampang yang dapat dipikirkan untuk dilakukan, hal ini terdengar sebagai sebuah upaya mundur. Bukankah paling tepat itu adalah orangtua dan lingkunganlah yang mendidik/mengajari anak-anak? Menyalahkan pihak sekolah yang membiarkan pemakaian handphone di sekolah dan pemerintah daerah yang tak mengatur keberadaan warnet atau pusat online games seperti tak mengakui peran diri sendiri dalam membesarkan anak.
Bila ada anak yang tak mau mendengarkan kata-kata orangtuanya, bukannya ada peran orangtua dan lingkungannya sendiri yang menyebabkan hal semacam ini sampai terjadi tanpa ada perbaikan?
Label:
backward,
kerja,
kompetensi,
korupsi,
news,
Peraturan Daerah,
sekolah
Langganan:
Komentar (Atom)