Berbeda Dan Merdeka 100%

Aku tidak yakin ada banyak orang yang memahami arti mendalam dari Berbeda dan Merdeka 100% yang grafitti-nya bisa kita lihat di beberapa daerah di Jakarta.

Aku tidak yakin pemerintah yang sekarang memahami keinginan untuk bisa Berbeda dan Merdeka 100% yang sebenarnya bentuk dari kebhinekaan yang ada di lambang negara kita.

Aku heran kenapa menjadi beragama, menjalankan ibadah yang benar adalah dengan melarang orang lain menjalankan ibadah.

Membenci, melarang, mengganggu, membakar, merusak. Seperti itukah iman seorang yang taat kepada Tuhan?

Saking lemahnya pemerintahan sekarang, di mana-mana bisa terjadi diskriminasi berdasarkan SARA. Kekerasan terkait SARA. Dibiarkan saja, didiamkan saja, pemerintah yang sekarang sangat lemah pada kelompok-kelompok tertentu. Penegak hukum ciut berhadapan dengan orang-orang yang membawa balok kayu dan melanggar hukum.

Presiden Yudhoyono sebagai sumber petaka ini. Beliau diam saja ketika banyak yang tersakiti. Baru akan tampil bicara bila merasa pribadinya atau keluarganya diserang. Menyedihkan sekali melihat seorang yang pernah begitu diharapkan membawa perbaikan bagi Indonesia tereduksi menjadi seorang yang hanya mampu menyampaikan rasa prihatin tanpa mampu memberikan solusi atau bertindak tegas ketika dibutuhkan.

Kalau memang kita belum Berbeda dan Merdeka 100% sekarang, semoga secepatnya tahun 2014 datang. Kita tak butuh seorang Presiden Yudhoyono lagi dan tak usah mempercayai siapapun yang di-endorse oleh beliau.

Pemimpin Dan Korupsi

Korupsi sistemis di Indonesia ada di pemerintahan, lembaga legislatif, peradilan, dan partai politik. Korupsi ini terasa sangat sulit diberantas karena kita tak memiliki figur kuat sebagai pemimpin dalam perang melawan korupsi. Para pemimpin kita saat ini sekedar berwacana dalam pemberantasan korupsi dengan tindak nyata yang juga sekedarnya (untuk mengatakan tidak ada).

Kebutuhan kita akan pemimpin kuat yang berani melawan korupsi ini mutlak. Demokrasi yang kita miliki saat ini terancam kalau persoalanan korupsi ini tidak juga dihadapi dengan perlawanan yang lebih kuat lagi. Bahkan saat ini mulai ada kelompok-kelompok ekstrem yang memanfaatkan keadaan untuk kepentingan mereka dengan mengklaim bahwa demokrasi tidak cocok untuk Indonesia karena menyuburkan korupsi dan menyengsarakan rakyat.

Ketidakhadiran tokoh kuat yang berani memimpin kita dalam perang melawan korupsi akan menyebabkan keadaan semakin buruk yang berakibat makin kerasnya tuntutan kelompok ekstrem dan makin banyak bukti atas klaim mereka. Menguatnya suara kelompok ini menambah posisi tawar mereka kepada penguasa yang melakukan korupsi yang kemudian berusaha melakukan deal-deal tertentu untuk mempertahankan posisi mereka yang pada akhirnya berujung pada lebih banyak korupsi. Jadilah kita berputar-putar dalam lingkaran setan. Ujungnya? Negara ini bisa bubar.

Lemahnya komitmen pemerintah, legislatif, peradilan, dan partai politik dalam perang melawan korupsi adalah kesalahan besar yang sangat mahal harganya. Apakah akan ada perubahan?

Waspada Politik Dinasti

Sungguh tak menyenangkan buatku pribadi membaca berita seperti ini.

Negara kita berbentuk republik yang demokratis. Memang sebenarnya hak setiap warga negara mengajukan dirinya menjadi pemimpin. Kita punya hak untuk memilih siapa (atau tidak memilih siapapun) untuk menjadi wakil kita atau menjadi pemimpin kita.

Tetap saja seharusnya kita belajar dan diberi pendidikan politik dan berdemokrasi yang dewasa. Atau kita mencari tahu sendiri dengan sumber yang dapat diakses. Seharusnya kita waspada dengan keadaan sekarang ini di politik kita. Lebih waspada lagi dengan ke arah mana negara ini menuju. Sebuah republik yang dikuasai kelompok-kelompok keluarga yang berusaha mempertahankan tampuk kekuasaan ada di tangan mereka selama mungkin.

Dinasti? Seperti kerajaan saja. Oligarki? Mirip.

Menakutkan karena dengan bersama-sama menguasai pemerintahan suatu daerah akan menyebabkan mekanisme kontrol yang tadinya sudah sulit untuk berjalan akan semakin tak berfungsi lagi. Hal seperti inilah yang harus diwaspadai. Apalagi sebagai suatu negara yang masih belajar berdemokrasi. Sialnya, penegakan hukum di sini masih lemah dan ada saja oknum-oknum yang berorientasi hanya untuk mengeruk keuntungan bagi diri sendiri dan bukannya menegakkan hukum seperti yang diamanatkan.

Terdengar seperti penuh prasangka memang. Tapi tak bisa dipungkiri bahwa dengan keadaan seperti sekarang ini, yang harus dilakukan adalah perbaikan keseimbangan kekuasaan yang tersebar tetapi bertujuan demi sebesar-besarnya kemakmuran SELURUH rakyat -- bukan cuma kemakmuran segelintir elit penguasa daerah dan kroninya.

Lihatlah keadaan Banten sekarang. Tanyakan kepada diri sendiri atau pada penduduk setempat:

Apakah ada perbaikan nyata yang terasa? Apakah pemimpin-pemimpin yang sekarang ini selama masa menjabatnya telah melakukan terobosan birokrasi yang berarti? Apakah ada peningkatan taraf hidup masyarakat yang dipimpinnya? Apakah kehidupan masyarakat lebih baik?

Rekan kerjaku baru kembali dari area Banten Selatan dan dia menyampaikan bahwa keadaan jalan malah semakin buruk dan kota kecamatan yang dikunjunginya pada tahun 2007 cenderung masih statis tanpa perkembangan dan pembangunan yang berarti. Lalu kalau begitu selama sekitar tiga tahun terakhir ini apa saja yang sudah dilakukan Gubernur Banten?

Kalau menurut penilaian pribadi kita ternyata tidak cukup banyak, apakah nanti kita akan tetap memilih orang yang sama untuk menduduki posisi yang itu lagi? Atau apa kita akan cukup berani -- atau malah tidak peduli sama sekali -- berjudi dengan taruhan sekian tahun ke depan hidup kita, mendudukkan orang yang sama sebagai pemimpin?

Kapan kita bisa bijaksana dalam menentukan pilihan untuk diri sendiri? Kenapa tidak ambil saja bantuan yang diberikan dan dana yang dibagi-bagikan (bila ada) namun tetap memilih dengan hati yang jernih dan pikiran yang bijak?

Kita Ribut Karena...

Sekarang banyak orang sibuk membicarakan seorang anggota DPR yang menonton video dewasa saat sidang paripurna. Orang itu tak sadar bahwa kegiatannya dapat diamati oleh wartawan di balkon dengan peralatan yang tepat!

Benar sekali kalau banyak orang yang tak suka karena ternyata anggota dewan yang terhormat tersebut berasal dari partai pendukung Undang-Undang Anti Pornografi yang sebenarnya banyak ditentang masyarakat (tentunya banyak juga yang mendukung). Kelakuannya seperti manifestasi keadaan sekarang ini, begitu banyak orang munafik yang menyalahkan dan meneriakkan dosa orang-orang tetapi ternyata melakukan hal yang sama atau setidaknya sepadan!

Menjadi masalah karena kentara sekali ada standar ganda dalam penegakan hukum dan perlakuan antara rakyat biasa, pesohor, maupun anggota dewan, eksekutif, dan penegak hukum! Memuakkan tetapi ini fakta yang terjadi. Ada begitu banyaknya orang yang merasa memiliki aib dan berusaha menutup-nutupinya dengan mengumbar aib atau kesalahan orang lain. Tindakan self-preservation yang tidak mempedulikan etika, keadilan, kesetaraan, maupun hak orang lain.

Rasanya heboh anggota dewan bokep ini tidak akan berlanjut sampai ke pengadilan meskipun jelas-jelas beliau melanggar Undang-Undang Anti Pornografi karena tentu saja yang berlaku adalah:

Peraturan berlaku untuk semua orang kecuali bagi pembuat peraturan tersebut.

Memuakkan? Memang!

Pesimis Atas Indonesia, Wajarkah?

Saat ini berita yang paling banyak menyedot perhatian dan paling banyak ditayangkan di media elektronik dan di radio dalam wawancara dan talk show adalah soal pembukaan rekaman sadapan telepon seorang pengusaha dengan beberapa orang yang dikatakan berusaha mengatur dalam sebuah konspirasi, usaha-usaha penjebakan dan pelemahan sebuah institusi penegakan hukum anti-korupsi.

Begitu banyak pendapat orang dalam peristiwa ini tak perlulah rasanya diulang lagi di dalam posting ini.

Hanya saja yang kurasa perlu diutarakan adalah, menilik sejarah penegakan hukum dan langkah korektif terhadap penyimpangan yang dilakukan banyak oknum terutama high-level profile di institusi penegakan hukum di Indonesia, tidak akan mengejutkanku bila ternyata orang-orang yang dicurigai melakukan penyimpangan itu tidak akan mendapat sanksi yang memenuhi rasa keadilan kita.

Maksudku, paling banter oknum-oknum itu akan dimutasi ke jabatan lain tanpa ada proses pemecatan dengan tidak hormat bahkan bila ternyata benar mereka melakukan penyimpangan seperti yang terkuak di media massa. Atau bila ada dibawa ke hadapan semacam dewan etik, paling banter mereka hanya diberikan hukuman administratif karena dianggap indisipliner atau alasan remeh lainnya.

Semangat membela anggota korps diantara para penegak hukum di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding niat penegakan keadilan. I'll cover your ass if you cover mine. Mereka merasa wajar saling melindungi biarpun jelas-jelas teman sejawat melakukan kesalahan bahkan tindak pidana.

Itulah Indonesia.

Jadi oknum-oknum itu paling akan dimutasikan ke tempat yang tak akan memancing terlalu banyak perhatian masyarakat sambil berharap bahwa kita semua pada akhirnya akan lupa pada kasus ini. Pemecatan apalagi diproses di pengadilan hanyalah mimpi kita di siang bolong. Tak signifikan dan dengan mudah dapat diabaikan.

Itulah Indonesia.

Bahkan ketidakbecusan para pemimpin institusi tersebut yang tak mampu melakukan pembersihan internal di dalam badan yang mereka pimpin tak akan menyebabkan pemimpin pemerintahan kita tergerak untuk memberikan sanksi atau teguran keras! Jadi jelas mengharapkan pemecatan kepada para pejabat tak kompeten itu adalah hal yang tak usah disebut-sebut karena sudah ketahuan tidak akan terjadi.

Itulah Indonesia.

Lalu aku jadi bertanya-tanya, mau jadi apa Indonesia? Akan selamanyakah kita hanya akan disuguhi drama (seakan-akan ada) proses penegakan hukum (yang adil) di masyarakat? Akankah kita bisa berharap pada pemberantasan korupsi di Indonesia? Wajarkah bila kita mengharapkan masa depan Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan sosial?

Indonesia, masih adakah asa untuk kami?

"Orang Miskin Pasti Korupsi"

Kemaren aku menonton berita yang menampilkan kutipan ucapan seorang politikus terkenal. Cukup mengejutkan memang, mendengar kata-kata seperti itu keluar dari dirinya yang selama ini kuanggap lebih arif daripada itu.

"Orang miskin itu pasti korupsi!"

Tapi sebenarnya bila dipikir-pikir lagi, aku setuju 100% dengan ucapan beliau, bahwa setiap orang miskin pasti akan korupsi.

Sayang sekali pernyataan tersebut direduksi dengan anggapan bahwa orang miskin harta ketika mendapatkan jabatan akan berusaha memperkaya dirinya sendiri. Sedangkan bila orang yang sudah kaya menjadi penjabat tidak akan tergoda menjadi koruptor.

Tentu saja pernyataan ini dikeluarkan beliau untuk mendukung dan membela salah seorang cawapres di partai mana beliau bergabung, karena cawapres tersebut mendapatkan serangan yang mempermasalahkan aset yang dimilikinya.

Bagiku, tidak cocok juga bila dikatakan kalau orang miskin (harta) itu pasti korupsi. Bagiku, korupsi itu terkait mental dan budaya.

Yang aku setujui dari kalimat "Orang miskin itu pasti korupsi!" bukan terkait dengan miskin harta/aset. Orang yang korupsi itu -- biarpun sudah kaya seperti si Qarun* -- bila miskin moralnya, akan tetap korupsi.

Jadi alangkah baiknya bila perbuatan korupsi dan miskin aset tidak dikaitkan dan dinyatakan dengan kata pasti yang definitif dan tak bisa digugat.

++++++++

NOTE: * Istilah "harta karun" AFAIK berasal dari kisah si Qarun yang begitu kayanya tetapi pada akhirnya dihukum Allah sehingga semua asetnya itu ditelan bumi. Jadi bila orang menggali tanah lalu ketemu harta emas, berlian, dll itu disebut harta karun karena bertujuan untuk mengingatkan manusia bahwa harta yang ditemukannya itu berasal dari pemberian Allah semata yang bisa diambil lagi kapan saja Dia mau.