Berita Pilkada Banten

Hari ini semua koran lokal Banten mengangkat tema soal pilkada gubernur dan wakil gubernur.

Karena tertarik dengan berita terbaru soal politik lokal, tentu saja aku memberi beberapa koran lokal yang cukup punya nama di sini -- berdasarkan pengamatan amatiran bahwa banyak lapak dan kios koran yang menjual merk lokal tersebut -- untuk kubawa pulang dan kubaca. Kabar berita soal pilitik dan kekuasaan (plus hal-hal terkait ancaman terhadap demokrasi) sangat mudah dijual sebagai laporan utama koran, yang berarti oplah koran tersebut akan meningkat pula. Pada masa sekarang, peningkatan sirkulasi koran sangat dibutuhkan para pelaku bisnis berita, bukan?

Yang menjadi hal menarik bagiku adalah betapa berbedanya isi (dan mutu?) dari sebuah koran lokal bila dibandingkan dengan koran nasional, sebut saja KOMPAS.

Artikel opini dan op-ed yang ada di koran lokal membuatku merasa tertantang untuk mencoba menuliskan sendiri sesuatu untuk dimuat. Tak perlu kujelaskan kenapa, kita semua seharusnya cukup tahu saja.

Ditambah beberapa kalimat dalam sebuah artikel koran lokal pada hari ini membuatku penasaran apakah editor koran lokal ini bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Misalnya dengan menyebutkan bahwa pilkada berjalan pada tanggal 22 Oktober 2011 tetapi menceritakan bahwa ada keluarga inti yang pergi bersama-sama mencoblos di TPS.

Yang benar saja!

Bagaimana mungkin pilkada baru tanggal 22 Oktober 2011, lalu koran lokal pagi tersebut juga baru beredar ke konsumen pada tanggal 22 Oktober 2011, bisa ada artikel yang mengisahkan persiapan sebuah keluarga untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Tidakkah merasa aneh dengan deskripsi yang disebutkan, KARENA tidak mungkin terjadi. Masa sebuah koran bisa mengisahkan sebuah peristiwa sepenting pilkada pada hari pilkada itu berlangsung? Timeframe-nya tidaklah sesuai dan ini terasa menggangu. Kecuali wartawan yang menuliskan artikel tersebut bekerja dengan mesin waktu. Sesuatu yang tidak mungkin.

Apakah ada penjelasan lain soal ini?

Mungkin Ada Cara Lain

Mungkin ada cara lain yang lebih tepat untuk menyelamatkan generasi muda bangsa Indonesia. Dengan menuntut pemerintah daerah membuat perda yang mengatur (baca: membatasi) warnet dan pusat permainan online terasa seperti hal yang kurang pas untuk dilakukan.

Memang dengan niat baik tetapi dengan cara yang paling gampang yang dapat dipikirkan untuk dilakukan, hal ini terdengar sebagai sebuah upaya mundur. Bukankah paling tepat itu adalah orangtua dan lingkunganlah yang mendidik/mengajari anak-anak? Menyalahkan pihak sekolah yang membiarkan pemakaian handphone di sekolah dan pemerintah daerah yang tak mengatur keberadaan warnet atau pusat online games seperti tak mengakui peran diri sendiri dalam membesarkan anak.

Bila ada anak yang tak mau mendengarkan kata-kata orangtuanya, bukannya ada peran orangtua dan lingkungannya sendiri yang menyebabkan hal semacam ini sampai terjadi tanpa ada perbaikan?

Aksesibilitas Terbatas?

Bayangkan, pada saat ada breaking news seperti ini, mengenai ledakan di dua tempat berbeda di kawasan Mega Kuningan (di Hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton), beberapa portal berita sama sekali tak bisa diakses, beberapa bisa diakses tapi lambat. Beberapa masih bisa diakses dengan kecepatan yang memadai.

Portal Detik, Liputan 6, dan Metro TV tak bisa diakses. Kompas bisa diakses cukup lancar. Apakah ini karena lebih banyak pengunjung yang berusaha mengakses di beberapa portal (sehingga menerima hit yang lebih banyak) membuat server mereka kewalahan? Entahlah.

Yang dapat kita harapkan bahwa situs-situs dan portal berita yang mengalami lonjakan pengunjung setelah adanya berita ini akan melakukan evaluasi dan menambah kemampuan dan kapasitas server mereka. Tentu saja ini demi kebaikan mereka sendiri yang pada akhirnya akan menguntungkan mereka dan para pemasang iklan.

Sementara itu, kita bisa saja bersiap menghadapi kegiatan pemeriksaan di hotel-hotel berbintang dan mal-mal semakin (sok) ketat seperti pengalaman kemarin-kemarin pasca ledakan bom. Begitulah sepertinya kondisi yang jamak di Indonesia. Kita harus mengalami serangan lagi baru kewaspadaan (seakan-akan) ditambah dan ditingkatkan.

"Orang Miskin Pasti Korupsi"

Kemaren aku menonton berita yang menampilkan kutipan ucapan seorang politikus terkenal. Cukup mengejutkan memang, mendengar kata-kata seperti itu keluar dari dirinya yang selama ini kuanggap lebih arif daripada itu.

"Orang miskin itu pasti korupsi!"

Tapi sebenarnya bila dipikir-pikir lagi, aku setuju 100% dengan ucapan beliau, bahwa setiap orang miskin pasti akan korupsi.

Sayang sekali pernyataan tersebut direduksi dengan anggapan bahwa orang miskin harta ketika mendapatkan jabatan akan berusaha memperkaya dirinya sendiri. Sedangkan bila orang yang sudah kaya menjadi penjabat tidak akan tergoda menjadi koruptor.

Tentu saja pernyataan ini dikeluarkan beliau untuk mendukung dan membela salah seorang cawapres di partai mana beliau bergabung, karena cawapres tersebut mendapatkan serangan yang mempermasalahkan aset yang dimilikinya.

Bagiku, tidak cocok juga bila dikatakan kalau orang miskin (harta) itu pasti korupsi. Bagiku, korupsi itu terkait mental dan budaya.

Yang aku setujui dari kalimat "Orang miskin itu pasti korupsi!" bukan terkait dengan miskin harta/aset. Orang yang korupsi itu -- biarpun sudah kaya seperti si Qarun* -- bila miskin moralnya, akan tetap korupsi.

Jadi alangkah baiknya bila perbuatan korupsi dan miskin aset tidak dikaitkan dan dinyatakan dengan kata pasti yang definitif dan tak bisa digugat.

++++++++

NOTE: * Istilah "harta karun" AFAIK berasal dari kisah si Qarun yang begitu kayanya tetapi pada akhirnya dihukum Allah sehingga semua asetnya itu ditelan bumi. Jadi bila orang menggali tanah lalu ketemu harta emas, berlian, dll itu disebut harta karun karena bertujuan untuk mengingatkan manusia bahwa harta yang ditemukannya itu berasal dari pemberian Allah semata yang bisa diambil lagi kapan saja Dia mau.

Antisipasi Rabies???

Membaca arikel berita di sini, aku jadi bingung.

CMIIW, setahuku cara memastikan seorang (atau seekor) mamalia terkena rabies hanyalah dengan memeriksa jaringan syarafnya, dalam hal ini dengan mengambil sampel otak.

Lalu bagaimana caranya Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang bisa memastikan kalau anjing dan kucing yang mereka periksa dinyatakn negatif rabies pada saat itu? Memangnya mereka membelah tengkorak para hewan itu lalu mengambil sampel otak (the definitive way) atau sekedar memeriksa ciri-ciri fisiologis yang terlihat dari luar saja? Dalam hal ini misalnya air liur yang terus-menerus menetes?

Lalu kalau tak ada tanda-tanda itu, memangnya negatif? Siapa yang tahu kalau sebenarnya saat itu virus sedang dalam "masa pertumbuhan"?

Lalu apakah binatang-binatang itu divaksinasi? Tak ada dijelaskan di artikel tersebut. Artinya mungkin saja memberikan sense of false security.

Dewan Bajak Laut

Lucu sekali, para anggota dewan yang terhormat kita yang berkantor di Senayan disamakan cara kerja-(baca: trik dan akal bulus)-nya dengan bajak laut! Di sebuah televisi swasta nasional pula.

Pembelaan yang bisa disampaikan seorang wakil ketua komisi hanyalah, "Itu hanya oknum. Jangan samakan semua anggota."

Pembelaan yang lemah.

Inilah Indonesia, negeri yang semakin lama semakin mengurangi alasan untuk tetap kita cintai dan kita bela. Para wakil rakyat yang mengaku mewakili rakyat, justru menjadi -- ingat: cuma oknum! -- kelompok orang yang berusaha dengan segala upaya memperkaya diri sendiri dan kelompoknya tanpa memperdulikan bahwa yang mereka lakukan itu tidak adil kepada rakyat Indonesia.

Bukankah dalam hal ini mereka justru melanggar dasar negara UUD 1945 dan Pancasila? Bukannya berarti mereka berkhianat terhadap negara? Bukankah seharusnya pengkhianatan seperti itu dihukum mati?

Sama dengan hukuman yang dilakukan zaman maritim dulu kepada kelompok orang yang berprofesi sebagai bajak laut: hukuman mati.

Sudah Baca Koran Hari Ini?

Bila tak jelas dibaca:

Partai Golkar -- nomor urut peserta pemilu  23 -- memasang iklan di sebuah koran nasional pada hari ini, Jumat 23 Januari 2009, memberi ucapan selamat ulang tahun kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan Ibu Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut).

Ehm, agak lucu juga mengingat bahwa partainya Ibu Mega, PDI-Perjuangan, telah menyatakan tidak akan mempertimbangkan Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Golkar, untuk dipasangkan dengan Ibu Mega pada pemilu presiden 2009 ini...

Kira-kira besok ada iklan jawaban dari PDI-P tidak ya?